NEGARA DAN ANCAMAN

EKOLOGIS

PERTANIAN

Oleh

Achmad Rozani (Ucox)*

Dalam Dalil elementer Marxisme yakni bahwa negara bukanlah sebuah kekuatan independen. Ia pastilah mencerminkan kepentingan dari sebuah kelompok atau kelas dalam masyarakat. Dalam masa – masa normal, negara mencerminkan posisi kelas penguasa. Namun dalam periode krisis dan ketakstabilan sosial, pemerintah dan tentara terpecah dan bercerai – berai menjadi sejumlah faksi. (Ted Grant & Alan Woods)

Dimana ada kekuasaan disitu ada perlawanan-dan perlawanan itu tidak pernah berada di luar relasi kekuasaan(M.Foucault)

Saya sangat tertarik pada dua dalil pendapat yang di kemukakan dari 3 pakar politik tersebut diatas bagaimana dia mengupas secara lugas tantangan dalam sebuah mengelola negara dalam konteks aktualisasi diri dalam wilayah sumber daya sosial politik (kepemimpinan negara). Berbicara tentang sebuah tatanan bernegara tentunya saya akan mengangkat indonesia umumnya dan kalimantan selatan khususnya sebagai objek tulisan ini di karenakan saya dan kalimantan selatan adalah salah satu bagian yang integral dari bangsa indonesia yang saya cintai karena apa indonesia bagi saya adalah sesuatu yang final.

* * *

Berbicara tentang judul tulisan ini memang terasa sangat rancu bahkan terasa lucu seolah tidak berhubungan apabila pola pikir kita sektor pertanian hanya dimaknai dengan definisi yang sempit tetapi hal itu sebenarnya sangat berhubungan apa bila memaknainya dengan luas dengan memakai pisau analisis Teori relasi kekuasaan yang di hadirkan oleh Michael Foucault, di karenakan apa? sektor pertanian itu sangat jelas memiliki peran dalam membangun relasi kekuasaan yang ada di indonesia yang walau bagaimanapun kita semua tau ketika di era Orde Baru sektor pertanian adalah sektor yang di nomor dua kan oleh pengelola negara ketika itu yang dimana ketika itu sektor industrilah yang di nomor satukan dikarenakan industri dinilai akan dapat membawa percepatan indonesia menuju kesejahteraan rakyat tetapi apa? Pada proses kenyataanya Ternyata sektor industri yang terbangun tersebut masih terlalu rapuh dikarenakan salah satu sebab nya adalah bahan baku untuk pemenuhan proses produksi di sektor industri mengimport dari luar negeri yang artinya apa atau konsekuensi logisnya adalah harga bahan baku untuk produksi tersebut akan cenderung tidak stabil baik secara harga maupun secara kestabilan untuk ketersediaan bahan baku, yang dimana idealnya sektor pertanian itu di kuatkan sebelum menuju penguatan industri sehingga pemenuhan secara lebih besar untuk bahan baku industri di dapat berasal dari dalam negeri.

ANCAMAN EKOLOGIS PERTANIAN

Provinsi Kalimantan Selatan memang memiliki kawasan hutan seluas 1.839.494 hektare atau 49,01 persen dari luas Banua secara keseluruhan 37.530 kilometer persegi. Sayangnya, dari luas kawasan hutan tersebut, hanya 10 persen yang bisa dikatakan benar-benar hutan. kawasan hutan yang ditetapkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI dalam Surat Keputusan (SK) 453/Kpts-II/1999 itu memang tidak seluruhnya terdapat vegetasi (tanaman) pepohonan lebat layaknya sebuah hutan dari luas kawasan hutan yang ditetapkan menteri tersebut hanya 50 persen yang dapat dikatakan hutan. Itupun hutan sekunder atau terdapat vegetasi namun tidak lebat dan pepohonannya pun kecil-kecil. “Kalau yang benar-benar hutan virgin di Kalsel sekarang ini hanya ada sekitar 10 persen. Hutan jenis ini berada di wilayah Pegunungan Meratus”. Sementara laju degradasi hutan di Kalsel setiap tahunnya mencapai satu persen. Data tahun 2003 lalu, lahan kritis di Banua ini mencapai 555.983 hektare. Pemerintah memang telah melakukan rehabilitasi namun saat ini lahan kritis bukan berarti berkurang. Alasannya, dari 68.364 hektar lahan yang direhabilitasi baik melalui kegiatan Gerakan rehabilitasi lahan (Gerhan), reboisasi atau kegiatan yang dananya dari Pemprov sejak 2001 sampai 2007 ini tidak seluruhnya tanaman tersebut hidup. Suhardi Atmorejo Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin Post. Rabu, 11 juli 2007 ).

Permasalahan yang mengerikan menuru saya yang menjadi ancaman ekologis pertanian walaupun ancaman ekologis itu banyak tapi yang perlu segera di sikapi adalah ada pada wilayah degradasi lahan yang akan menjadi ancaman serius pada sektor pertanian terutama meyangkut ketersedian air yang disimpan tanah yang di ikat pepohonan, kesuburan tanah serta kesesuain lahan sehingga apa Ancaman ekologis pertanian ini dapat berefek langsung pada ketersedian pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian yang dimana ketersedian pangan harus di usahakan harus selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi manusia indonesia jika ancaman ekologi ini tidak dimaknai serius maka permasalahan serius jangka panjang akan muncul yaitu kekacauan di dalam sebuah negara di karenakan rakyatnya tak terpenuhinya secara optimal kebutuhan primer (sandang pangan) meraka. Menurut Junita Mat Rasid dalam tulisannya menuliskan Di Asia Tenggara, penggunaan tanah pertanian meningkat 11 juta hektar tanah dalam tempoh 1980-an hingga awal 1990-an dengan kebanyakannya adalah tanah hutan yang diterpakai.

KESIMPULANNYA

Dalam Buku hijau yang di keluarkan dan disusun oleh Menteri Pertanian Dr. Anton Apriyantono yang berjudul PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA Tahun 2004 – 2009, yang di susun tahun 2006 Kondisi Pertanian Indonesia secara makro adalah 1). Belum terintegrasi menjadi kekuatan Ekonomi nasional ( Lemahnya Sistem dan Pemerintahan ) 2). Belum saling memberdayakan (Kemitraaan) tetapi memperdayakan (Eksploitatif) dengan ego Sektoral. 3). Belum ada Hubungan yang adil satu dengan yang lain. Sehingga apa jika di kembalikan kepada wacana tulisan ”Negara dan Ancaman Ekologis Pertanian” adalah ketika peran negara melalui peyelenggara pemerintahannya tidak begitu signifikan dalam memberikan perhatianya kepada sektor pertanian yang sudah mempunyai segudang masalah yang harus di atasi atau ternyata peran negara hanya malah menambah pelik masalah lagi di dalam bidang pertanian maka jangan salahkan ketika sektor pertanian melalui pelaku pertaniannya di tingkat bawah yaitu petani dan Pelaku pertanian pada skala kecil tapi signifikan dalam meredam konflik menjadi terbuka akan mencabut legitimasinya atas kekuasaan negara dalam mengelola dirinya sehingga pada jangka panjang akan berindikasi memunculkan perlawanan dan itu tidak memnutup kemungkinan menjadi konflik terbuka seperti yang di kemukakan oleh para pakar politik di atas.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s